MEDAN – Belum lama berselang kita menyaksikan tindakan kekerasan di Toba. Salamat Sianipar mengalami perundungan, persekusi, dihalau dengan menggunakan kayu oleh sekelompok orang. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/270/VII/2021/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT, tertanggal 24 Juli 2021 dari istri korban, Lisbet Sitorus, dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama- sama yang terjadi pada hari Kamis, 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dalam laporan polisi itu disebut salah seorang terduga pelaku merupakan perangkat desa.
Sore tadi, Minggu (1/8/2021) sekitar pukul 16.30 WIB, Salamat Sianipar meninggal dunia di RSUP H. Adam Malik Medan. Dia memikul simbol hilangnya rasa kemanusiaan di Toba. Kematiannya bukan hanya kalah menghadapi COVID-19, sesungguhnya dia kalah akibat ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Toba, menghadapi Pandemi COVID-19.
Salamat Sianipar selain menghadapi beban sebagai pasien terpapar COVID-19, dia juga “dituduh” mengalami gangguan jiwa, yang diduga sengaja “diciptakan” sebagai upaya membangun persepsi publik bahwa dia harus “diamankan” dengan menggunakan kayu.
Sampai saat ini belum pernah ditunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan. Dari berbagai informasi dari para pasien terpapar COVID-19, rasa sakit akibat COVID-19 tidak seberapa dibandingkan rasa sakit dari buruknya penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Kita masih harus belajar terkait penanganan COVID-19.
Dari keterangan Direktur RSUD Porsea, Salamat Sianipar telah dirujuk pada Selasa 28 Juli 2021, seminggu setelah mengalami perundungan, persekusi, penganiayaan secara bersama- sama di kampungnya sendiri.
Penanganan Salamat Sianipar, sejak mengalami tindakan penganiayaan seharusnya tidak di RSUD Porsea. Seharusnya, langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik, sebab dia pasien terpapar COVID-19 “khusus”, selain mengalami tekanan akibat COVID-19, dia diduga mengalami trauma akibat perundungan yang dialaminya.
Salamat Sianipar kini telah pergi untuk selamanya, dan pasti dikuburkan dengan protokol COVID-19. Sangat kecil kemungkinan dilakukan autopsi terhadap jenazah Salamat Sianipar, untuk mencari tentang penyebab kematiannya.
Akan tetapi kita semua, khususnya Polri berhutang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan secara bersama- sama yang telah dilaporkan oleh Lisbet Sitorus.
Kementerian Dalam Negeri juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Toba dan beserta Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Toba terkait penanganan COVID-19 di seluruh wilayah kabupaten Toba.
Tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum perangkat desa, sebagaimana tertera dalam laporan polisi Lisbet Sitorus, sebagai bukti bahwa Instruksi Mendagri tentang Optimalisasi Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan tidak berjalan semestinya.
Kalau Posko di desa Pardomuan berfungsi, maka “pengamanan” Salamat Sianipar seharusnya sesuai protokol COVID-19, mereka yang “mengamankan” harus mengenakan pakaian APD, bukan mengenakan kayu.
Demi keadilan dan kepastian hukum bagi Alamarhum Salamat Sianipar, diminta kepada Polda Sumatera Utara untuk mengambil alih penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/B/270/VII/2021/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT, tertanggal 24 Juli 2021 dari istri korban, Lisbet Sitorus, dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama- sama dari Polres Toba.
Pengambilalihan tersebut untuk mengurangi potensi mobilisasi massa dari para pihak saat dilakukan pemeriksaan.
Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, khususnya Satgas Penanganan COVID-19 diminta lebih serius dan lebih manusiawi dalam penanganan Pandemi COVID-19 ini.
Demikian juga kepada seluruh rakyat Indonesia, diminta untuk tetap memenuhi protokol kesehatan. Kita semua harus bergotong royong dalam pengendalian COVID-19 agar kita segera keluar dari Pandemi COVID-19 ini.
Sutrisno Pangaribuan
Koordinator Gotong Royong Nasional Pengendalian COVID-19
