JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018, Jumat (3/9/2021).
Selain Budhi Sarwono, KPK juga menetapkan satu orang pihak swasta bernama Kedy Afandi sebagai tersangka.
Dikutip dari Tribunnews.com, pria yang akrab disapa Wing Chin ini sudah enam kali melaporkan harta kekayaannya sejak 2016.
Pada 2016, harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 16.143.742.035.
Sementara pada 2011 sebesar Rp 14.610.900.813, tahun 2018 Rp 19.143.742.035, dan tahun 2019 total kekayaan mencapai Rp 19.756.271.453.
Kekayaan Budi Sarwono naik pada 2020 menjadi Rp 23.812.717.301, atau naik sekitar Rp 7 miliar dari tahun 2016.
Sementara itu, dari rincian LHKPN Budhi Sarwono per 2020, ia memiliki dua bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 1.292.495.014.
Adapun aset terbanyak yang dimiliki pria yang sebelumnya menjadi pengusaha ini adalah kas dan setara kas yang mencapai Rp 11.639.414.368.
Aset berupa surat berharga sebanyak Rp 10.826.607.919 juga menjadi sumber harta kekayaan Budhi Sarwono.
Sekadar diketahui, Budhi sukses terpilih menjadi bupati Banjarnegara periode 2017-2022 setelah mengalahkan dua pesaingnya, Wahyu Kristianto-Saeful Muzad dan Hadi Supeno-Nur Heni Widiyanti.
Kala itu, Budhi berpasangan dengan Syamsuddin meraih suara sebanyak 285.117.
Sebut Luhut Menteri Penjahit
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meminta maaf kepada Menko Marives Luhut Binjar Panjaitan dan warga bermarga Panjaitan,karena menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Luhut Penjahit.
Pernyataannya itu ia sampaikan dalam sesi wawancara door stop pada sebuah acara. Potongan video itu pun viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik tersebut, ia tengah menjelaskan perkembangan kasus Covid-19 di Banjarnegara.
Sejak adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, kasus Covid-19 di Banjarnegara telah menurun.
“Alhamdulillah Banjarnegara (awalnya) BOR-nya 99 persen, terus turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai perintah Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu rapat bersama menteri siapa itu, penjahit atau apa lah, (yang) orang Batak itu,” katanya.
Kemudian orang yang berada di sekelingnya terdengar mencoba meluruskan dengan mengatakan, Luhut Binsar Panjaitan.
“Ya Pak Penjahit kan,” katanya.
Dia melanjutkan, bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sebagai kompensasi atas PPKM.
“Pada waktu PPKM darurat Banjarnegara zona merah. Tapi setelah ada instruksi Mendagri dan dijabarkan Pak Menteri Penjahit itu, Luhut Penjahit itu saya laksanakan instruksinya,” ujar Budhi.
Namun setelah video tersebut ramai, melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Pemkab Banjarnegara, Senin (23/8/2011) siang, ia meminta maaf kepada Luhut atas ucapannya yang menyebut โMenteri Penjahitโ.
“Mohon maaf kemarin saya menyebut โMenteri Penjahitโ, karena saya tidak hafal namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf, (yang betul) adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai maksud untuk menghina.
“Mohon maaf karena tidak hafal, jadi disingkat yang mudah. Tapi, saya tidak punya tujuan menghina apa pun, karena sebisa saya bicara,” ucapnya.
“Sekali lagi kami mohon maaf kemarin yang saya sebut โPak Penjahitโ, karena saya tidak hafal semuanya. Mohon Bapak Menteri bisa memaafkan saya. Demi Allah, demi Rasulullah saya lahir batin untuk melaksanakan tugas negara,” sambungnya.(Red/Tribunnews.com)