SIMALUNGUN – Proyek pembangunan infrastruktur jalan yang berada di Huta V Sukorejo, dan Huta II Wonosari, Nagori Sordang Bolon, Kec.Ujung Padang,Kab.Simalungun diduga sarat korupsi.
Pasalnya,pembangunan rabat beton yang sepanjang 407M X 3 M X 0,2 M, diduga diborongkan.
Pembangunan rabat beton tersebut bersumber dari Anggaran Dana Desa sebesar Rp.450.628.580 untuk pembangunan rabat beton jalan Kabupaten, wonosari, yang didanai dari Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021, sementara ketinggian rabat beton itu tidak mencapai 20 Cm.
Masih di Lokasi proyek pembangunan rabat beton, dikatakan salah seorang pekerja bahwa proyek pengerjaan rabat beton dibaringkan dengan hitungan per meter.
“Kami ada 9 orang yang kerja bang, upahnya hitugan meter,”ucapnya.Rabu(20/10/2021)
“Sejak kemarin pertama atau dimulainya pekerjaan ini semua pekerja jumlahnya 9 orang, klalau soal upah, kepala tukang yang atur bang,” tutur pekerja kepada awak media target24jam.com
Adanya dugaan bahwa proyek rabat beton yang diborongkan itu disangkal oleh wendy sekdes Nagori Sordang Bolon.
Sekdes juga menyampaikan bahwa jalan yang dirabat beton bukan lagi jalan kabupaten namun sudah menjadi jalan desa( kampung).
Ketika diminta menunjukkan bukti tertulis dari Dinas PU/PR terkait jalan tersebut sekdes tidak dapat menunjukkan bukti pengalihan jalan tersebut.
J.Manurung gamot setempat, kepada awak media mengatakan, bahwa “Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh tim teknis pembangunan dana desa dan mengakui bahwa pekerjaan tersebut benar dibaringkan, yang bekerja upahnya hitungan meter bang,” ucap gamot.
“Pengerjaan rabat beton di kampung wonosari yang dikerjakan oleh pemborong itu benar dan hitungannya permeter bang, soal berapa permeter saya tidak tahu,”ucapnya.
Sementara di Lokasi pekerjaan tidak dapat ditemui pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ataupun pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan proyek DD desa Sukorejo dan wonosari Kecamatan Ujung Padang.
Proyek rabat beton yang digelar di kampung Sukorejo dan Wonosari, Nagori Sordang Bolon sangat dikeluhkan D.S dan RG selaku Sosial Kontrol, pasalnya pembangunan tersebut tidak layak dan dipastikan tidak sesuai Spek pengajuan.
Dikatakannya bahwa dalam pekerjaan normalisasi badan jalan disinyalir Asal-asalan, hingga diduga pelaksanaan Dana Desa tersebut terdapat manipulasi spek dan Mark_up HOK yang mungkin merujuk kepada Tindak Pidana Korupsi yang merugikan masyarakat dan atau merugikan keuangan Negara melalui Dana Desa yang direalisasikan tersebut.
“Setelah selesai pekerjaan itu, kami harap kepada tim Verifikasi dana desa untuk mengevaluasi dan memeriksa hasil pekerjaan rabat beton tersebut, sekaligus memeriksa kesesuaian HOK, karena terdapat beberapa item yang tidak diterapkan secara utuh dan efektip,”ungkap DS, dan berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjutinya. ( Antoni.s)
