JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi atau MARAK menilai kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berkinerja paling buruk di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Koordinator MARAK, Agus Yohanes mengatakan bahwa jabatan Yasonna Laoly sebagai Menkumham layak dievaluasi. Pasalnya, tidak banyak perubahan yang dilakukan Kemenkumham maupun jajarannya sebaliknya malah makin buruk.
“Kami mempunyai catatan akhir tahun dalam mengamati kinerja Menteri Yasonna. Untuk kasus di internal, ada indikasi jual beli jabatan di imigrasi maupun lapas. Tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Ini belum termasuk banyak peristiwa yang merugikan negara,” ujar Agus Yohanes, Senin (13/12/2021).
Agus Yohanes membeberkan sejumlah kasus yang sampai saat ini belum juga menjadi perhatian serius Menteri Yasonna untuk diperbaiki. Anehnya, kejadian itu tidak ditangani secara serius. Ada kesan bahwa kejadian dianggap angin lalu.
Kondisi ini menjadi penyebab imigrasi maupun di lapas semakin bertambah parah. Jika hal ini dibiarkan justru bisa semakin memperburuk citra baik Kemenkumham. Oleh karena itu menteri wajib diganti.
“Mulai kerusuhan dan pembakaran lapas oleh kalangan napi, indikasi bisnis kamar di lapas dan bisnis remisi, bisnis narkoba yang dikendalikan napi dari dalam lapas, adalah kasus besar, yang membuat Yasonna Laoly layak dicopot Presiden Jokowi,” tegasnya.
Menteri Yasonna tidak membawa perubahan selama menjabat. Padahal, menteri lain sebagai pembantu Presiden Jokowi, sudah banyak bekerja baik demi pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.
“Kerusuhan yang berujung pada pembakaran lapas dan bisnis narkoba dikendalikan napi, misalnya, sampai saat ini tidak ada solusi yang lebih baik dari Menteri Yasonna. Ini belum termasuk indikasi jual beli jabatan,” sebutnya.
(Red)
