JAKARTA – Uang pensiun anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) tengah menjadi sorotan warganet menyusul wacana perombakan skema penyaluran dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui akun resmi Twitter-nya mengaku setuju terkait beban yang ditanggung pemerintah terkait penyaluran dana pensiun DPR. Pasalnya, anggota DPR tetap mendapatkan uang pensiun meski masa jabatannya hanya sekitar 5 tahun saja.
Bukan hanya itu, dalam cuitan yang sama Susi mengusulkan agar menteri juga tidak perlu diberikan uang pensiun.
“Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun (baru cek hr ini ada rek. di mandiri Taspen,” ujar dia melalui akun Twitter @susipudjiastuti, dikutip Senin (29/8/2022).
Susi juga sempat menyetujui rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema penyaluran pensiun. Namun, perombakan itu seharusnya tidak hanya mencakup PNS, tapi juga pembayaran pensiun lain yang dinilai tidak rasional.
“Sudah saatnya hal – hal yg tidak rasional & berkeadilan dibetulkan. Bu Menkeu benar, skema pensiunan sudah saatnya dievaluasi & harus dirubah untuk lebih berkeadilan dan tidak boleh membebani negara,” tulis Susi membalas pemberitaan terkait besaran pensiunan DPR dan MPR.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin skema pensiunan segera diubah.
(Roland)
