SERDANG BEDAGAI ~ Pembangunan di lahan eks hutan mangrove, berada di dusun 1 desa pantai cermin kanan kecamatan pantai cermin terus berlanjut seperti kebal hukum.
Sekretaris DPD KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Serdang Bedagai angkat bicara, terkait pembangunan di atas lahan eks hutan mangrove.
Masyarakat keberatan adanya pembangunan lahan eks hutan mangrove tersebut.
“Di tahun 2015 saya salah satu pelaku reboisasi hutan mangrove bersama masyarakat disini dan tiba – tiba para pengusaha yang muncul tiba – tiba yang katanya mengantongi ijin dari pemerintah setempat menghancurkan hutan mangrove tersebut tanpa melihat efek negatif ke lingkungan,”ujar Habibi, sekretaris DPD KNTI Serdang Bedagai.
Habibi merasa kecewa dengan adanya pengalihfungsian hutan mangrove oleh pengusaha demi meraup keuntungan pribadi.
“Anehnya lagi,saya heran betul heran dengan aparatur pemerintah setempat yang seperti tutup mata dengan adanya kejadian tersebut.Saya jadi yakin apa yang dikatakan pengusaha perusak hutan mangrove itu benar adanya bahwa mereka punya surat ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
Saya sebagai perwakilan masyarakat dan juga putra daerah sangat sangat kecewa dengan pemerintah setempat yang tidak ada teguran kepada para pengusaha perusak hutan mangrove tersebut dan keberatan apabila tidak diperbaik hutan mangrove itu,”tegasnya.
Masyarakat setempat sangat memohon perhatian dari pemerintah pusat terkhusus kementerian kehutanan republik Indonesia atas alih fungsi hutan magrove di pantai cermin.
“Saya meminta dan memohon perhatian pemerintah baik kabupaten maupun provinsi, terkhususnya kementerian kehutanan melihat keadaan kerusakan yang sudah sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Jika diminta,masyarakat bersedia bersinergi bersama pemerintah untuk memperbaiki hutan magrove agar terhindar dari abrasi dan kerusakan ekosistem alam terkhusus hutan mangrove.
(Boy)
