Foto : Lokasi Gudang.
LANGKAT — Aktivitas sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Medan–Stabat, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, memicu sorotan tajam dari masyarakat setempat. Gudang tersebut diduga kuat beroperasi sebagai
LANGKAT — Gudang penampungan Crude Palm Oil (CPO) di Jalan Teuku Amir Hamzah, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, diduga beroperasi sebagai lokasi penampungan Crude Palm Oil (CPO) ilegal sekaligus tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan menyebut CPO tersebut diduga pemilik modalnya seorang pengusaha warga keturunan Tionghoa. Di balik aktivitas gudang, mencuat pula dugaan adanya oknum TNI yang menjadi backing sehingga usaha tersebut disebut sulit tersentuh hukum.
“Di area lokasi, kerap terlihat sejumlah pria berbadan tegap dan berpotongan rambut cepak yang berjaga, sehingga menimbulkan kecurigaan warga mengenai adanya dugaan keterlibatan oknum aparat TNI di balik aktivitas tersebut, “ujar salah satu warga sekitar yang namanya enggan disebut. Minggu (15/11/2026)
Selain dugaan keterlibatan oknum, nama seorang pria berinisial R turut mencuat. Sosok berinisial R ini disebut-sebut oleh warga sebagai pemilik sekaligus pihak yang mengendalikan seluruh operasional keluar-masuknya komoditas di gudang tersebut.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun mengemuka dan menuntut pembuktian hukum, mulai dari asal-usul pasokan CPO dan solar subsidi tersebut, identitas para pemasok, jaringan distribusi penampungannya, hingga kelengkapan izin operasional gudang beserta dokumen resmi barang.
Merespons keresahan ini, masyarakat mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., agar segera menginstruksikan jajaran Polres Langkat turun langsung melakukan inspeksi dan penyelidikan menyeluruh di lokasi.
Penyelidikan diharapkan tidak hanya berhenti di permukaan, tetapi mampu membongkar jaringan secara tuntas—mulai dari pengelola lapangan, pemilik modal, pemasok, hingga pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari bisnis yang diduga ilegal tersebut.
(rafa/team/red)
