Foto : Politikus PKB Maman Imanulhaq
JAKARTA – Dalam narasi yang beredar, seorang politikus PKB, Maman Imanulhaq, mengingatkan kita semua bahwa “people power” tidak bisa menjatuhkan pemimpin, meskipun itu didukung oleh suara rakyat. Pernyataan ini muncul di tengah desakan untuk melengserkan Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai arogan oleh masyarakat.
Ini bukan sekadar pernyataan biasa. Ini adalah sebuah cerminan nyata dari bagaimana sebagian elite politik memandang demokrasi. Bagi mereka, mekanisme demokrasi sejati di mana rakyat berdaulat hanya berlaku dalam koridor yang mereka tentukan. Ketika suara rakyat mulai mengancam status quo, tiba-tiba “people power” dianggap ilegal, tidak efektif, atau bahkan melanggar aturan.
Lalu, apa bedanya dengan monarki atau feodalisme, di mana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang dan tak bisa diganggu gugat? Pernyataan ini seakan mengebiri hak fundamental rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemimpinnya. Apakah pemimpin dipilih oleh rakyat, tapi hanya bertanggung jawab kepada partai atau kelompoknya sendiri?
Kita perlu bertanya, jika bukan “people power”, lalu apa? Apakah rakyat harus diam saja saat melihat pemimpin yang mereka pilih bersikap semena-mena? Apakah suara keluhan dan amarah dari ribuan orang harus dianggap sebagai angin lalu? Demokrasi tanpa kedaulatan rakyat adalah ilusi. Demokrasi yang hanya melayani elite adalah tirani dalam balutan demokrasi.
Pernyataan ini bukan hanya membela Sudewo, tapi juga membela budaya kekuasaan yang kebal kritik. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk kembali menegaskan bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat, bukan di tangan politikus yang lupa siapa yang seharusnya mereka layani.
(red)
