KAMPAR — Penanganan kasus dugaan pengeroyokan di Kecamatan Tiga Belas Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, menuai sorotan tajam.
Pihak kuasa hukum bersama masyarakat mendesak pihak kepolisian agar bergerak cepat menangkap para terduga pelaku yang hingga kini masih berkeliaran.
Lambatnya proses penangkapan ini dinilai telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu.
Hingga saat ini, publik di Kampar terus mempertanyakan alasan belum ditangkapnya terduga pelaku berinisial E dkk.
Muncul kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan ini, mengingat para terduga pelaku masih bebas di luar sana.
Melalui keterangan resminya, Penasehat Hukum, Afriadi Andika, S.H., M.H., menegaskan bahwa lambatnya penahanan ini mencerminkan lemahnya evaluasi internal di tubuh kepolisian.
“Dugaan tindak pidana pengeroyokan tidak boleh dibiarkan. Tidak ada ruang sama sekali bagi premanisme, kriminalisasi, atau kekerasan dalam bentuk apa pun di wilayah Tiga Belas Koto Kampar. Kapolsek Tiga Belas Koto Kampar jangan hanya diam,” tegas Afriadi.senin (16/11/2026)
Pihak kuasa hukum mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kasus yang menggantung ini membawa dampak buruk bagi masyarakat.
5 Poin Desakan Resmi untuk Kepolisian
Untuk mengatasi kebuntuan ini, pihak kuasa hukum menyampaikan lima desakan tegas kepada aparat penegak hukum:
* Evaluasi Kinerja Segera: Meminta Kapolda Riau dan Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolsek Tiga Belas Koto Kampar dan Kapolres Kampar jika dinilai tidak serius atau tidak mampu menangkap tersangka (TSK).
* Jangan Biarkan Keadilan Berlarut: Status tersangka yang dibiarkan terlalu lama menghambat proses peradilan yang sah dan mencederai rasa keadilan korban.
* Transparansi kepada Masyarakat: Penyidik diminta terbuka mengenai langkah pencarian yang sudah dilakukan, serta menyebarluaskan identitas tersangka agar masyarakat bisa ikut membantu memantau.
* Gunakan Kewenangan Hukum: Polisi diminta segera memaksimalkan aturan dalam KUHAP, termasuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan lintas wilayah.
* Bertindak Sesuai Sumpah Jabatan: Kepolisian diingatkan bahwa bertindak lambat dalam merespon laporan warga sama artinya dengan memihak kepada ketidakadilan.
Selaras dengan Semangat Baru Polri
Desakan ini juga dikaitkan dengan komitmen kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., yang menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.
Keluarga korban berharap aparat kepolisian segera bertindak tegas tanpa pandang bulu. Sebab, prinsip dasar hukum sangat jelas: keadilan yang terlambat sama artinya dengan ketidakadilan.(red)







