Foto : Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini (ist)
JAKARTA – Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah dinilai mulai mengganggu aktivitas ekonomi produktif, hal ini mendorong DPR RI mendesak pemerintah segera menghadirkan komunikasi kebijakan yang transparan dan terintegrasi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menerima laporan dari sejumlah daerah terkait pelaku usaha yang kesulitan memperoleh bahan bakar setelah barcode subsidi mereka diblokir secara tiba-tiba.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir.
Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Kamis (11/6/2026).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas berpotensi berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, terutama di sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang masih bergantung pada BBM bersubsidi.
Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem komunikasi publik yang terbuka dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Novita berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin akses energi tetap tersedia bagi pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah tantangan sektor industri dan logistik.
(tri/red)
