Foto :Salah satu lokasi Gudang CPO ilegal di jalan megawati.
BINJAI – Aktivitas sebuah gudang di Jalan Baru Megawati, Kota Binjai, yang diduga menjadi tempat penampungan Crude Palm Oil (CPO) secara ilegal, kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat.
Keberadaan gudang yang dinilai tertutup tersebut memicu keresahan warga sekitar serta memunculkan desakan agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan penertiban.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, tampak sejumlah truk fuso dan truk tangki kerap terparkir di sepanjang Jalan Lintas Baru Megawati.
Di area dalam gudang, terlihat deretan baby tank—beberapa di antaranya disembunyikan di balik pembibitan kelapa sawit—yang diduga kuat dipergunakan sebagai wadah penampungan minyak usai proses pembongkaran. Hingga saat ini, legalitas operasional dan status perizinan dari gudang tersebut masih belum jelas.
Intensitas lalu lalang armada pengangkut minyak di lokasi tersebut dinilai sangat masif, berlangsung dari pagi hingga malam hari.
“Kami tidak tahu pasti aktivitas resmi di dalam area tersebut. Namun yang kami lihat setiap hari, dari pagi sampai malam, truk tangki minyak terus-menerus masuk dan melakukan pengangkutan di lokasi,” ujar salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya persoalan dugaan aktivitas ilegal, warga juga mengungkap fakta lain terkait adanya keterlibatan pihak luar.
Seorang warga menuturkan bahwasanya pada malam hari, kerap terlihat oknum yang diduga anggota TNI aktif berseragam lengkap menyambangi area gudang tersebut.
Kehadiran oknum tersebut menimbulkan spekulasi kuat di tengah masyarakat bahwa operasional gudang mendapat perlindungan atau backing.
Menanggapi informasi yang berkembang, publik mendesak Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) beserta Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/BB untuk segera melakukan investigasi dan pengecekan langsung ke lokasi.
Apabila terbukti terdapat oknum prajurit yang terlibat mem-backing aktivitas tak berizin tersebut, tindakan tegas dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku harus segera dijatuhkan demi menjaga integritas institusi.
(raf)
